JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh pagu anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp7 triliun. Jumlah tersebut disetujui dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021.
"Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2021 setelah dilakukan pembahasan di badan anggaran (banggar) DPR RI," ujar Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Rabu (23/9/2020).
Pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2021 naik 13% dibandingkan tahun ini. Adapun secara rinci anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen (dukman) sebesar Rp618 miliar. Dukman ini mencakup Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian ESDM sebesar Rp437 miliar, Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp131 miliar, dan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN) Rp49 miliar.
Selanjutnya, Badan Geologi sebesar Rp1 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba sebesar Rp458 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) ESDM Rp521 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Rp489 miliar.
Kemudian, Direktorat Jenderal Migas sebesar Rp2 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp174 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp1,34 triliun, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Rp271 miliar, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp69 miliar.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota komisi VII DPR RI bahwa penyusunan anggaran tahun 2021 bisa berjalan cukup cepat sehingga bisa menyiapkan program ini sebaik-baiknya.
"Kami tentu saja akan merespon dengan baik masukan-masukan yang telah disampaikan komisi VII DPR RI. Kedepannya kami mengharapkan dukungan, komunikasi, dan koordinasi yang lebih baik sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya," ujarnya.
Komisi VII DPR juga mendorong menteri ESDM untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 seperti pembangunan infrastruktur PJU TS dalam rangka knowledge transfer dan peningkatan ekonomi masyarakat.