Di belakang kantor Kepala Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tersusun rapi 250 panel surya dalam lima blok. Di tempat itu, dilengkapi pula bangunan power house sebagai tempat penyimpan 550 baterai.
Di lahan panel surya itu, berdiri pagar besi yang dipenuhi lilitan tanaman liar. Ada binohang dan juga markisah hutan. Sementara, di antara blok panel tersebut, rumput liar tumbuh subur setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa. Tidak hanya menutupi permukaan tanah tapi juga rumput melingkari tiang penyangga panel.
“Sudah dua tahun pembangkit listrik tenaga surya [PLTS] ini tak berfungsi,” kata Kepala Desa Gajah Makmur, Gutomo kepada Mongabay Indonesia, Selasa [29/9/2020].
Padahal, kata dia, tujuan pembangunan sebagai energi penerang desa sebelum masuk aliran listrik dari perusahaan listrik negara [PLN].
“PLTS ini dibangun tahun 2016, bantuan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral [ESDM],” kata dia.
Waktu itu, Kementerian ESDM tengah giat melaksanakan program energi berkeadilan. Arahnya, mewujudkan penerapan subsidi energi tepat sasaran, percepatan BBM satu harga, percepatan listrik pedesaan, perbaikan bauran energi nasional, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian ESDM tahun 2016, dijelaskan bahwa ESDM fokus dalam upaya penambahan penyaluran tenaga listrik, juga kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan [EBT]. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air [PLTA], pembangkit listrik tenaga mikro hidro [PLTMH], PLTS, PLT Bayu, dan produksi biofuel, serta pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.
Khusus PLTS, ESDM membangun 102 pembangkit baru di seluruh penjuru Nusantara. Target saat itu adalah adanya tambahan kapasitas terpasang PLTS sebesar 15,59 MW, namun realisasinya sebesar 6,62 MW, atau capaian 42%. Realisasi rendah ini dijelaskan dalam laporan karena adanya penghematan anggaran pembangunan melalui APBN, sehingga beberapa lokasi tidak dapat dilelang.
“Khusus Bengkulu dibangun dua PLTS, pertama di Gajah Makmur dengan total 60 Kw, dan jumlah sambungan 225 unit. Kedua, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, total 15 Kw, dengan jumlah sambungan 42 unit,” tulis laporan itu.
Pembangunan PLTS ini selesai awal 2017. “Langsung dioperasikan untuk 221 rumah warga dan 14 fasilitas umum,” tutur Gutomo.
Sebelum ada PLTS, warga Desa Makmur menggunakan genset berbahan bakar solar sebagai sumber penerang malam hari. Dalam satu malam bisa menghabiskan 5 liter. Bila dihitung sebulan, warga harus menyiapkan dana sekitar 200 ribu hingga 500 ribu Rupiah.
“Setelah tenaga surya hadir, pengeluaran kami berkurang. Kami cukup sumbang 30 ribu per rumah untuk perawatan. Untuk keluarga kurang mampu, masyarakat sepakat memberi harga khusus, setengah harga,” lanjutnya.
Gajah Makmur merupakan desa paling jauh dijangkau di Kecamatan Malin Deman. Luasnya 19,24 kilometer persegi, berada di perkebunan sawit, mengarah ke HPT Air Rami. Bahkan, merupakan desa terakhir yang menjadikannya penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat [TNKS].
Dari jalan utama lintas barat Sumatera, desa ini berjarak sekitar 17 kilometer dengan kondisi jalan berbatu dan tanah merah. Menuju desa ini, kita harus melalui kebun sawit, dengan kontur menanjak dan dan melalui beberapa lembah.
Malin Deman adalah pemekaran dari Kecamatan Ipuh pada 2005. Sebagian besar wilayah ini merupakan perbukitan dengan ketinggian sekitar 70-200 meter di atas permukaan laut.
Desa Gajah Makmur mulanya merupakan perkampungan transmigran yang datang pada 1992. Masyarakatnya berasal dari Pulau Jawa, Lampung, dan Bengkulu.
“Dengan alasan terpelosok itulah listrik PLN terlambat masuk,” jelas Gutomo.
Dia menuturkan, PLTS hanya beroperasi satu tahun, tepatnya akhir 2017. “Awal 2017 operasi, akhir tahun itu juga mati.”
Sebenarnya, kata dia, perangkat desa dan operator PLTS sudah melaporkan ke pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian perbaikan.
Ada tiga operator yaitu Sukirman, Misni Priadi, dan Meki Jaya Putra. Mereka semua warga Desa Gajah Makmur. Tugasnya sederhana yaitu menyalakan, mematikan, dan jika ada masalah melaporkan ke pemerintah daerah setempat dan perusahaan penyedia baterai, Fluidic.
“Namun ketika ada masalah pengisian air aki, pihak yang berkewajiban memeriksa tidak muncul membenahi,” tuturnya.
Sukirman, operator PLTS Gajah Makmur mengatakan mereka bertugas seperti arahan personel ESDM. “Kami bekerja sebagaimana petunjuk, termasuk ketika ada masalah maka harus melaporkan ke pemerintah daerah setempat dan pihak penyedia baterai,” jelas dia.
Dilansir dari Republika, dalam pengelolaan PLTS, pihak ESDM menempatkan dua personel untuk mendampingi masyarakat. Tugas personel ini memastikan masyarakat mengerti cara mengoperasikan dan merawat PLTS tersebut.
Perusahaan Fluidic Energy Inc, mengutip Viva.co.id, merupakan produsen perusahaan baterai dari Amerika serikat. Mereka bekerja sama dengan PT. Mitra Raharja Sejahtera membentuk perusahaan patungan yang bernama PT Fluidic Indonesia. Pada 2010, mereka membangun pabrik di Bogor.
Satu tahun kemudian, perusahaan ini memproduksi hampir seluruh komponen di Indonesia. Termasuk, baterai dengan sistem penyimpan energi listrik sebagai sistem satu daya cadangan [back up power system] yang digunakan dalam industri telekomunikasi.
Sukirman menambahkan, aktivitas PLTS sebenarnya terpantau perusahaan. “Tapi ketika rusak, tidak ada kabar perbaikan.”
Status kepemilikan dan perawatan PLTS, tidak hanya membingungkan Kepala Desa Gajah Makmur dan operator PLTS, tapi juga dinas-dinas terkait di Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi menjelaskan, pihaknya belum ada informasi dan koordinasi.
“Dinas ESDM tidak ada di kabupaten. Untuk PLTS belum ada informasi dan lebih lanjut dengan PUPR,” tulis Ruri melalui pesan WhatsApp kepada Mongabay Indonesia, Jumat [02/10/2020].
Ruri mengakui, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah [Bappelitbangda] Kabupaten Mukomuko sudah membahas itu dengan pihaknya. “Mereka katakan teknisnya PUPR, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan.”
Pihak Bappeda Kabupaten Mukomuko, Harianto, saat dihubungi Mongabay Indonesia melalui pesan WhatsApp dan telpon belum memberi tanggapan.
Pengagas Sekolah Energi Bersih Bengkulu, Ali Akbar, turut menyoroti kerusakan dan terbelangkalainya pembangkit energi terbarukan itu. Menurut dia, pemerintah daerah tidak menyiapkan dana dan sumber daya manusia untuk mengelola pembangkit itu.
Begitu juga pemerintah pusat, Ali menilai, belum memiliki mekanisme pengelolaan lanjutan setelah penyerahan PLTS kepada pemerintah daerah.
“Penyerahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya ada mekanisme lanjutan yang jelas.”
Menukil Katadata.co.id, pada 2018 lalu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi [EBTKE] Kementerian ESDM, mengakui permasalahan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan mikro hidro di daerah terpencil, mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan masyarakat.
Poin penting evaluasi itu, yakni rendahnya kemampuan keuangan masyarakat, lalu sumber daya manusia, serta terbatasnya peralatan di daerah tertinggal dan terpencil.
Kepada Katadata, saat itu Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi [EBTKE] Kementerian ESDM Adrian Febi Misna, menjelaskan agar masalah ini tidak terulang, dibutuhkan kerja sama antar kementerian. Seperti, Bappenas dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau pihak swasta. Harapannya, masyarakat mempunyai kemampuan melakukan pemeliharan dan meningkatkan kebutuhan listrik.
Gutomo pun mengungkapkan keinginannya agar PLTS itu berfungsi kembali. “Sejak PLTS padam, listrik PLN yang masuk desa kami sering mati.”
Bila PLTS nyala, listriknya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menerangi jalan. “Lagi pula sayang, bila bangunan PLTS itu hanya jadi pajangan di desa terpencil,” tuturnya.